Padahal ia kini bukan lagi pejabat, sudah menjadi petani. Sejak 1999 ia hanya menjadi anggota MPR mewakili petani. Tidak banyak orang yang tahu bahwa kesibukannya lebih banyak di pertanian. Orang masih lebih mengenal mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (1973-1977) dan Ketua Persatuan Pengusaha Real Estat Indonesia (1983-1986) ini, sebagai pejabat dan pengusaha.

Kini, jebolan Teknik Sipil ITB tahun 1968 ini fasih menerangkan bagaimana mengawinkan domba, bagaimana memilih bibit domba unggul, dan bagaimana bercocok tanam tembakau juga sayur mayur. Inilah bagian lain dari putaran roda hidup mantan Menteri Negara Permumahan Rakyat (1988-1993) dan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan (1993-1998) itu.

Ia kini jadi petani! Dan, jangan kaget kalau suatu saat Anda berpapasan dengannya bersepeda motor menyusuri jalan Jakarta-Sawangan, Kabupaten Bogor untuk menengok salah satu peternakan domba seluas 20 hektar miliknya. Di sanalah ia mengisi akhir pekannya.

Kesibukannya di seputar pertanian bukan hanya karena ia menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak 1999 saja, namun sejak awal ia sudah mengelola usaha tani. Sebelum Siswono bersama rekannya mendirikan CV Bangun Tjipta Sarana yang sekarang sudah menjadi PT Bangun Tjipta Sarana, sebuah kelompok usaha dengan bisnis inti konstruksi, ia telah berdagang bawang putih dan kedelai saat diskors satu setengah tahun di ITB karena menjadi Wakil Komandan Barisan Soekarno.

Ketika Bangun Tjipta didirikan dengan modal Rp 7,5 juta, ia hanya mengkonsentrasikan di bisnis konstruksi. Awalnya bisnis yang dimulai dari garasi milik orang tuanya di kawasan Menteng hanya mengerjakan proyek kecil seperti memperbaiki WC hingga membuat rumah.

Dengan berkembangnya usaha hingga membangun jalan tol dan kawasan perumahan, ia mulai membuka usaha pertanian dengan membuka perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Selanjutnya diikuti dengan usaha kelapa sawit di Sumatera Selatan, peternakan sapi di Sumbawa lalu pertanian terpadu di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dan peternakan domba di Sawangan itu.

Perhatian pria kelahiran Long Iram, Kalimantan Timur 4 Juli 1943 ini terhadap masalah pertanian makin kuat setelah tidak lagi berada di birokrasi dan ketika masyarakat tani memilihnya sebagai Ketua Umum HKTI.

Masa kecilnya memang tak terlepas dengan suasana pertanian. Sewaktu SD dan SMP di Kendal, sebuah kota kecil di barat Semarang. Daerah itu dikitari sawah yang sangat luas. Teman-temannya anak petani yang kalau pulang sekolah, mereka lalu menggembalakan kerbau sambil mamandang keindahan alam yang di sebelah selatan tampak Gunung Perahu, Gunung Ungaran, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Ia menyaksikan keluarga petani dengan kesederhanaan, keyakinan, ketekunan dan kepasrahannya kepada alam. Lingkungan alam yang demikian itu membekas kuat di hatinya. Tiga bulan sekali kalau tidak pulang ke kota itu, ia merasa ada kerinduan.

Menurutnya, potensi Indonesia untuk mensejahterakan petani sangat besar dan luar biasa. “Tetapi kita membiarkan petani hidup di bawah kelayakan skala ekonomi,” katanya. Sekitar tahun 1950-an, petani memiliki sawah paling tidak lima hektar. Ketika itu petani kalau sunatan sering nanggap wayang kulit sampai tiga hari tiga malam. Petani itu kaya-kaya. Akan tetapi dengan perubahan generasi terjadi fragmentasi lahan, dibagi ke anak-anaknya sehinga petani miskin. Sekarang yang nanggap wayang kulit bukan lagi penduduk desa tetapi orang kota.

Ia berobsesi mengembalikan kondisi pertanian ini. Untuk itu, katanya, pembangunan harus lebih seimbang antara pedesaan dan perkotaan. Sekarang ini tidak ada pembangunan ke pedesaan yang menarik sehingga mereka pindah ke kota. Soal skala ekonomi, sekarang petani sudah telanjur memiliki unit yang sangat kecil.

Menurutnya, jika tidak ada langkah sistematis dan konsisten dipastikan Indonesia akan semakin tergantung pada luar negeri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Produksi pertanian yang kini terus menurun tidak sebanding dengan percepatan pertambahan penduduk. Hal itu membuat negeri ini jadi incaran asing, agar semakin tergantung pangannya pada mereka.

Sesungguhnya, Indonesia berpotensi besar untuk memproduksi hasil pertanian. Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa sehingga tidak ada alasan menjadi importir pangan terbesar. Petani di negara lain seperti di Australia dan Amerika Serikat merupakan orang kaya karena memiliki skala usaha ekonomi yang besar. Masalahnya di Indonesia skala ekonomi usaha tani sedekimian kecilnya, sehingga tidak memungkinkan mereka hidup sejahtera.

Petani harus bekerja dengan skala ekonomi yang mensejahterakan mereka. Misalnya, jangan membiarkan peternak memelihara ayam 10 ekor karena paling tidak beternak ayam itu harus 2.000 ekor. Jangan membiarkan beternak domba lima ekor, paling tidak harus 50 ekor. Kalau petani hanya memiliki sapi satu ekor sudah pasti tidak sejahtera, bikinlah menjadi 12 ekor. Di sinilah peranan perbankan untuk membantu mereka sehingga petani bekerja dengan skala ekonomi yang menjamin usahanya mensejahterakan mereka.

Ia mengemukakan perbandingan, dulu petani Thailand memiliki lahan rata-rata hanya 0,6 hektar sekarang 1,1 hektar. Dulu petani Belanda hanya memiliki 14 hektar sekarang 75 hektar. Demikian juga Taiwan. Kalau Indonesia akan seperti itu maka harus diprogram dan jangan sampai penyusutan lahan terjadi terus.

Mengutip analisis FAO, ia mengatakan, sejak tahun 1970-an Amerika Serikat membantu kebutuhan gandum Indonesia, sehingga kita semakin akrab dengan berbagai produk dari gandum. Kini, ketika gandum sudah menjadi kebutuhan pokok bangsa ini, bantuan AS yang diatur melalui PL-480 itu telah dicabut. Karena kita tak bisa memproduksi gandum, maka harus impor.

Mantan calon wapres ini menyebutkan impor beras tahun 1998 yang sampai 5,8 juta ton telah menjadikan Indonesia sebagai importir beras terbesar. Padahal 14 tahun sebelumnya mampu berswasembada. Begitu pula dengan biji kedelai yang pernah swasembada, pada lima tahun terakhir rata-rata diimpor 0,8 juta ton per tahun senilai 226,8 juta dolar AS setara Rp 1,8 triliun.

Menurut catatan DPP HKTI, tahun 1999 Indonesia yang dikenal gudangnya sayuran mengimpor komoditas itu senilai 62 juta dolar AS, sedangkan ekspornya hanya 28 juta dolar AS. Tahun 1999 buah-buahan yang diimpor 55 juta dolar AS, sedangkan ekspornya 19 juta dolar AS.

Selama lima tahun terakhir rata-rata per tahun membeli gula impor 1,5 juta ton. Padahal semasa penajajahan Belanda kita adalah eksportir gula terbesar nomor dua di dunia. "Sekarang kita juga mengimpor sapi sekitar 400.000 ekor per tahun. Padahal tahun 70-an kita masih menjadi eksportir sapi,'' kata mantan mentrans dan PPH ini.

Dia mengingatkan, saat ini Indonesia sebenarnya dalam keadaan rawan pangan karena produksi pangan tak mencukupi untuk penduduknya. "Jadi, bukan karena tak ada pangan tetapi karena sudah tergantung pada luar negeri. Mereka seperti tidak ingin Indonesia memiliki kemandirian dalam bidang pangan.''

Ia mengajak belajar dari pengalaman negara-negara lain untuk membangun kemandirian pangan itu. Seperti, India 25 tahun yang lalu tidak memiliki pabrik gula. Selama itu mereka mengenakan bea masuk yang tinggi sehingga harga gula di negara itu cukup tinggi. Harga yang bagus itu membuat petani mau menanam tebu dan pengusaha mau membuat pabrik.

Cina negara besar pun bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Sejak ratusan tahun lalu sudah memahami masalah yang dihadapi dengan jumlah penduduk terbesar. Cina dibelah dua oleh sungai, di bagian utara pangannya dipenuhi dengan gandum, di selatan penduduknya makan kwetiau dan bihun yang bahan bakunya beras.

Sebaliknya, kita tidak bisa menanam gandum namun sudah menjadi pemakan mie yang bahan bakunya gandum. Ini yang menghamburkan devisa karena kita mengimpor gandum dalam jumlah yang besar sementara kita mempunyai potensi pangan yang besar seperti jagung, ubi, dan sagu.

Pertanian harus dibuat menarik dengan cara membuat harga produk pertanian yang menggairahkan petani. Harga harus menguntungkan petani karena dengan keuntungan itulah petani bisa mengolah lahan. Kebijakan harga produk pertanian murah harus diubah karena tidak mendukung. Maka ia menyambut gembira pernyataan Ibu Presiden yang akan menaikkan bea masuk pangan impor. Ini akan membuat harga produk pertanian membaik, yang sudah pasti menjadi insetif bagi petani.

Selain itu, menurutnya, Indonesia perlu membuka areal pertanian baru seperti di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Riau dan lain-lain. Tempat itu memungkinkan dibikin areal yang luas agar kepemilikan lahan per petani makin luas. Kemudian memanfaatkan savana-savana yang berpotensi untuk peternakan di Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor yang saat ini banyak yang terbengkalai.

Ia mengemukakan rekomendasi FAO yang menunjukkan produksi dunia akan membaik karena produksi pangan lebih besar dari pada pertambahan penduduk dunia. Tetapi pertambahan produksi yang tinggi itu terjadi di negara maju, bukan di negera berkembang. Impor pangan negara berkembang malah akan meningkat dari sekitar 170 juta ton pada tahun 1995 menjadi 300 juta ton pada tahun 2030.

Di situ ia melihat, lembaga internasional dalam menentukan kebijakannya dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara maju. Oleh karena itu ia tidak percaya kalau mereka akan memberi perhatian pada masalah kemandirian pangan negara berkembang.

“Membangun kemandirian pangan itu adalah masalah kita yang harus diupayakan oleh kita sendiri. Mereka selalu melihat Indonesia dengan jumlah penduduk 210 juta sebagai pasar yang besar sehingga tidak ingin Indonesia mandiri. Jangan harap mereka akan memandirikan kita,” tegasnya.

Sebenarnya, sampai tahun 1984 Indonesia sudah mempunyai politik pertanian yang kuat dan baik. Sejak itu, setuju atau tidak setuju, Indonesia telah mencapai swasembada beras. Itu yang direncanakan sejak 20 tahun yang lalu. “Kita membangun irigasi, waduk, mengembangkan benih unggul dan lain-lain. Kita juga juara dalam perkebunan kelapa sawit,” ungkapnya.

Akan tetapi kemudian terasa setiap ganti pemerintahan ganti kebijakan. Ada pernyataan pejabat yang jelas didengar oleh rakyat, kalau beras luar negeri murah kita impor saja. Terus ada yang mengatakan, kalau tanaman tebu tidak lagi menguntungkan tanam saja tanaman lain. Sekarang kita dengar Ibu Megawati mau kembali ingin membangun kemandirian pangan. Menurutnya perlu ditetapkan kebijakan politik pertanian yang dipertahankan dalam jangka panjang supaya jadi acuan terus menerus walau pemerintah berganti. Kalau tidak, kebijakan akan bolak-balik dan berganti-ganti.

Ia mengemukakan empat kebijakan yang perlu dilaksanakan. Pertama, menjaga agar harga produk pertanian cukup baik yang menjamin keuntungan untuk petani. Kedua, pemerintah harus memprogramkan pembukaan lahan baru karena pertambahan penduduk. Selama ini yang terjadi lahan pertanian menyusut. Ketiga, ada upaya yang terencana untuk memperluas areal petani per keluarga. Keempat, sumber pembiayaan yang disalurkan ke petani harus diperbesar.

Menurutnya, struktur perdagangan komoditas pertanian di Indonesia mengalami disparitas harga yang begitu tinggi. Ambil contoh, sayur produksi petani di Ciawi sampai ke supermarket di Jakarta harus melalui lima mata rantai.

Dulu idealnya mata rantai itu ditangani Koperasi Unit Desa sehingga keuntungannya sebagian besar untuk petani. Koperasi itu yang jadi pengumpul dan yang jadi penjual hingga hanya satu tangan sehingga keuntungan jatuh ke petani. Akan tetapi pendirian KUD yang menelan biaya sangat besar sampai sekarang belum mampu menjadi unit ekonominya petani. Ini sangat disayangkan sekali.

Untuk memperjuangkan nasib petani, kedaulatan petani, dan kesadaran petani mengenai eksistensi dirinya, ia melihat tumbuhnya organisasi petani di daerah yang bersifat lokal dan sejenis seperti petani tebu, cengkeh, karet dan lain-lain, lebih efektif ketimbang HKTI. Organisasi petani seperti HKTI ini terlalu besar. Oleh karena itu sedang dipersiapkan perubahan AD/ART untuk menyesuaikan paradigma baru ini. HKTI itu lebih baik menjadi federasi saja, yang penting dan kuat itu organisasi petani lokal dan per komoditas seperti petani tebu di Kudus atau petani tomat di Cipanas.

Petani meski jumlahnya besar namun secara politik dan ekonomi lemah. Ambil contoh, ketika subsidi pupuk dicabut dan pengurangan subsidi kredit tidak ada kekuatan politik yang membelanya. Ini beda jauh dengan pedagang-pedagang yang memiliki lobi kuat ke pejabat-pejabat.

Pergulatan Hidup
Ia seorang yang telah menjalani pergulatan hidup dalam berbagai kegiatan. Mulai dari merintis usaha lalu jadi pengusaha, menteri, dan mejadi petani. Ia melihat dalam hidup ini tidak ada orang yang tahu tentang masa depannya. Tetapi, dalam ketidaktahuan itu yang harus dilakukan setiap orang adalah bekerja sebaik-baiknya dimana dan kemana pun dia berada. Jadi petani jadilah petani yang baik. Jadi pengusaha jadilah pengusaha yang baik.

Ketika mahasiswa, gara-gara situasi politik, antara lain karena dia aktif dalam Laskar Soekarno di Bandung, kuliahnya di Jurusan Teknik Sipil ITB nyaris terbengkalai karena ia terkena skorsing. Padahal, tinggal dua mata kuliah saja yang tertinggal. Lalu, menyadari bahwa dirinya tak lagi mungkin bekerja di pemerintahan, ia kemudian berdagang bawang putih dan kedelai dari Malang ke Jakarta, selain bekerja di perusahaan kayu jati dan mebel.

Tentu saja, langkah ini jauh dari harapan Soewondo, ayahnya, yang menginginkan agar ia mengikuti jejaknya sebagai seorang dokter. Dr. Soewondo sendiri pernah menjadi wakil gubernur DKI di zaman Bung Karno. "Saya sendiri, waktu remaja ingin menjadi pelaut," kata suami Ratih Jodi Gondokusumo, yang bekerja sebagai notaris ini.

Dengan bekal Rp 7,5 juta, pada 1969, ia mendirikan sebuah CV yang bergerak di bidang pekerjaan bangunan, yang kemudian ditingkatkan menjadi PT Bangun Cipta Sarana. Usahanya kemudian kian beragam ke usaha perdagangan atau keagenan alat-alat berat, sehingga ia pun mendiversifikasikan perusahaannya. Maka lahirlah PT. Asniaga Sarana. "PT. Bangun Cipta Sarana lebih ke properti, termasuk kompleks perumahan Kemang Pratama, selain pemilik jalan tol Cawang-Cikampek, dan tol Bandara Cengkareng sampai Kebon Jeruk," terangnya.

Dalam usia PT. Bangun Cipta sudah 33 tahun, dua puluh tahun dari sejak berdiri ia memimpin, dan sepuluh tahun ia lepaskan saat menjadi menteri. Selama ia tinggalkan, perusahaan jauh lebih baik. Itu berkat pengkaderan yang baik sebelumnya. “Pada waktu saya tinggalkan, mereka berdebat untuk mengambil keputusan, karena merasa level-nya sama, dan putusannya ternyata bisa lebih bagus,” katanya. Tidak hanya manajemen yang lepas, saham pun tidak dipegang. Sepuluh tahun benar-benar ia serahkan pada manajemen supaya dikelola dengan baik. Sebab ia tidak mau ada pertentangan dalam batin. Menurutnya, paling enak kalau kita hidup sama dengan apa yang kita rasakan dan sama dengan apa yang kita pikirkan.

Menurutnya, bahayanya ada pendiri dalam manajemen, menjadikan para staf dan manajemen cenderung mengiyakan. Cenderung mengikuti, bukan berdebat. Itulah yang terjadi pada founders almarhum Hasyim Ning, Dasaad, William Soeryajaya, Soedarpo dan Ciputra.

Maka setelah lengser dari jabatan menteri, ia kembali memimpin dua grup perusahaannya, yakni di Bangun Cipta Sarana, dan Artha Guna Cipta Sarana (bergerak dalam investment company dan pemilik Jakarta Design Center, Apartemen Semanggi, serta tambak ikan di Jawa Tengah dan kebun kelapa sawit di Sumatera Selatan), tidak dalam posisi direktur utama tapi dalam posisi Presiden Komisaris.

Ketika terjadi krisis ekonomi, ia bersyukur grup usahanya tidak mempunyai pinjaman dalam dollar. Sehingga perusahaannya selamat dari badai krisis ekonomi itu.
Tentang kebijakan tidak meminjam dolar tersebut, ia merendah bukan karena ia pintar, tapi lebih karena perlindungan Tuhan. Dalam bisnis itu ada yang masuk dalam perhitungan dan ada juga yang disebut luck, keberuntungan. Orang Cina bilang, hoki. Di samping itu, ada perlindungan Tuhan.

Ia memberi contoh nyata ketika, saat mengerjakan proyek tol Cawang-Cikampek, hamper saja mereka mengganti pinjaman rupiah dalam bentuk dollar. Ketika itu, semua orang menganjurkan meminjam dalam bentuk dollar, karena bunganya lebih rendah. Direksi sudah mau pinjam dollar, bank pun sudah setuju. Tapi ia memberi berbagai pertimbangan kepada direksi, dan akhirnya tidak jadi. “Karena itu kita jadi selamat,” katanya.

Ia mengakui dalam perjalanannya menjadi pengusaha tidak selamanya berjalan mulus.
Ia menjadi pengusaha selama 20 tahun, sejak 1968 sampai sebelum menjadi menteri tahun 1988. Setelah itu selama 10 tahun menjadi menteri. Lalu kembali lagi menjadi pengusaha. Tidak selamanya berjalan mulus. Pernah juga hampir bangkrut. Satu hal yang bisa ia petik pelajaran dari segala peristiwa itu adalah setiap pukulan selama tidak membuat Anda mati, maka akan membuat Anda berkembang. Jadi betapa pun beratnya jangan takut untuk menghadapi kesulitan. Kesulitan itu yang biasanya membuat seseorang akan sukses.

Bedanya orang yang sukses dengan yang gagal adalah orang sukses setiap kali mendapat pukulan dia maju menghadapinya. Orang yang gagal adalah setiap kali menghadapi pukulan dia minggir. Jadi, para pengusaha sukses, seperti Soedono Salim, William Soeryajaya, Arifin Panigoro, dan pengusaha yang lebih besar lagi di luar negeri juga mereka mengalami naik dan turun, seperti juga di bidang politik. Up and down adalah bagian dari kehidupan. Jangan sampai orang karena terkena pukulan lalu minggir. Itu salah!

Demikian juga ketika ia berada dalam birokrasi. Ia duduk di birokrasi selama 10 tahun sebagai menteri. Di situ ia merasakan betul menjadi menteri di negara seperti Indonesia ini adalah peluang bagi seseorang untuk memberikan pengabdian yang luar biasa besarnya. Karena peranan dan kekuasaan menteri itu besar sekali dalam mewarnai perkembangan masyarakat.

Jadi, menurutnya, sangat sayang kalau ada menteri yang tidak memanfaatkan peluang yang diberikan sejarah ini untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi perubahan, melakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Sebab kewenangan menteri itu luar biasa. Memimpin suatu departemen dengan disediakan anggaran yang mencapai trilyunan rupiah.

Maka, bayangkan saja kalau anda memegang trilyunan rupiah, tapi tidak berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Yang dilakukan bukan membuat perbaikan kepentingan masyarakat, tapi habis dikorup kan kacau itu. Menjadi menteri adalah kehormatan yang sangat tinggi sekaligus di dalamnya melekat tanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Peluang untuk melakukan perbaikan dan perubahan itu begitu besar.

Sebelum menjabat menteri, ia tidak pernah membayangkan peranan menteri seperti itu. Tapi setelah menjadi menteri, baru ia sadar bahwa ternyata jabatan itu memberikan peluang yang luar biasa untuk berguna bagi masyarakat dan negara. Maka waktu ia menjadi Menteri Negara Perumahan, ia mengeluarkan kebijakan rumah sangat sederhana. Karena rakyat tidak mampu memiliki, lalu kredit pemilikan rumah dengan bunga yang murah, membangun Tabungan Perumahan Pegawai (Taperum) dan berbagai kebijakan termasuk peremajaan pemukiman nelayan, peremajaan pedesaan tertinggal dan sebagainya. Lalu, ketika menjadi menteri transmigrasi ia mengembangkan sapi di Marauke dan pulau-pulau lain.

Ketika diangkat menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Maret 1988, banyak orang terpereranjat. Pasalnya, dengan menjadi menteri berarti ia akan meninggalkan bisnisnya yang sedang berada dipuncak. Konsekuensi logis dari kebersediaannya menjabat menteri adalah harus melepaskan semua jabatan penting di beberapa perusahaan. Sebagai Direktur Utama di PT Bangun Tjipta, serta jabatan komisaris Utama di 9 perusahaan ia tinggalkan.

Dan ternyata keputusannya untuk menerima jabatan menteri negara perumahan rakyat mendapat dukungan dari para pelaku bisnis properti. Karena dengan melihat latar belakangnya yang sangat sesuai dengan jenis pekerjaan pada kementerian itu. Sejak tahun 1970 dengan bendera CV. Bangun Tjipta, ia telah mulai mengembangkan proyek-proyek perumahan, building contractor dan developer. Hingga tahun 1972, bentuk perusahaan Bangun Tjipta berubah dari CV ke perseroan, dan sejak itu pula ia mulai mengembangkan proyek-proyek besar lain disektor properti. Beberapa proyek yang pernah ditanganinya, antara lain Jakarta Disain Center (JDC) dan Perumahan Kemang Pratama.

Disamping karir bisnis, insinyur Teknik Sipil ITB Bandung ini juga berkibar di jalur organisasi dan politik. Ia pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia juga sebagai Ketua Umum Persatuan Pengusaha REI. Ia juga menjadi anggota MPR RI dari tahun 1982 hingga 1998. Bahkan setelah jabatan Menteri Perumahan Rakyat, periode 1993-1998 ia dipilih lagi menjadi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Dan sekarang ini ia dipercaya oleh para pengembang anggota REI menjadi Anggota Dewan Pembina DPP REI dan Ketua Komite Restrukturisasi Utang Pengembang.

Ia boleh juga disebut sebagai sosok kontroversial. Saat pengganyangan terhadap Bung Karno, dia adalah mahasiswa ITB yang menjadi Wakil Komando Laskar Soekarno. Tapi pada era Presiden Suharto, ia diangkat sebagai menteri dalam dua kali kabinet.

Namun, dengan posisinya itu, tak membuatnya ragu-ragu menolak rencana penggusuran rumah susun yang dicanangkan keluarga Cendana, Titiek Prabowo dan Sudwikatmono, yang sudah berbekal 'instruksi sakti' Presiden Suharto. Selama menjadi menteri pun, Siswono yang mantan aktivis mahasiswa itu justru makin memperlihatkan sikap dasarnya, yaitu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Sikap itu membuatnya makin erat dengan label kritis. Ia dianggap anggota kabinet perkecualian bersama Sarwono Kusumaatmaja. Walaupun oleh para pendukung rezim Suharto, sikap Siswono dinilai tidak pas, karena ia pejabat pemerintah.

Selama menjabat menteri, ia tergolong bersih dari KKN. Padahal peluang untuk itu cukup besar. Bahkan saat menjabat Menteri Transmigrasi, ia melarang perusahaanya menjadi rekanan. Padahal sebelumnya PT Bangun Cipta adalah rekanan di Departemen Transmigrasi, dan sudah beberapa kali membuka lahan untuk transmigrasi.

Pejabat yang bersikap seperti itu sangat langka, terutama pada era Orde Baru. Bahkan banyak yang justeru mengandalkan fasilitas. Sementara ia pun bisa menghindari pemberian fasilitas, termasuk pada keluarga Cendana.
Apa mungkin ia bisa menolak Cendana? Menurutnya, Pak Harto itu kalau kita jelaskan dengan baik, dengan argumen yang kuat, beliau bisa menerima. Tetapi, yang terjadi, terlalu banyak pejabat yang menjilat. Pejabat yang mencari muka, itu yang terjadi.

Ia memberi contoh, ketika tahun kedua ia menjadi Menteri Perumahan Rakyat. Ada sebuah surat yang ditandatangani oleh Titik Prabowo sebagai direktur utama, dan Sudwikatmono sebagai Preskom. Mereka meminta rumah susun Kebon Kacang di-ruislag seluas tiga hektar. Mereka ingin menggabung dengan bangunan bank yang sudah ada di Jalan M. Husni Thamrin. Lalu ia menghadap presiden, dan beliau mengatakan, "Rumah susun yang di Kebon Kacang planologinya diubah."

Wah! Lalu, ia membuiat laporan lengkap dengan berbagai alasan. Di antaranya, bahwa rumah susun Kebon Kacang itu baru diresmikan tahun 1983, jadi baru berusia tujuh tahun; kalau dalam waktu tujuh tahun ada peruntukan yang diubah, nanti akan timbul kesan bahwa pemerintah tidak well planner, program pemerintah itu tidak berjalan dengan baik. Selain itu, di rumah susun itu ada prasasti yang ditandatangani oleh presiden. Lagi pula perubahan peruntukan itu tidaklah menguntungkan untuk masyarakat bawah, kecuali kalau presiden mempunyai rencana lain. Maka ia menyarankan untuk tidak dilakukan penggusuran.

Menerima laporan itu, Presiden Soeharto terlihat kaget, karena biasanya tidak ada yang mau begitu. Biasanya, kalau presiden sudah omong, semua selalu mendukung, apalagi keluarganya yang maju. Karena orang itu tidak punya kepercayaan diri untuk memperoleh suatu kedudukan.
Beberapa saat presiden diam. “Saya juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Mungkin dia menilai, saya aneh. Tapi akhirnya presiden setuju untuk tidak dilaksanakan penggusuran. Jadi, saya plong!” kenang Siswono.

Sementara pejabat lain waktu itu lebih suka menurut saja. Maka Siswono pernah menyebut banyak pejabat era itu yang sakit. Tapi menurutnya dalam empat tahun reformasi, lebih parah lagi sakitnya. Waktu itu, kondisi belum separah ini. Orang masih pesta mabuk, mabuk sukses. Kelakuan pejabat-pejabat kita juga tidak memikirkan kepentingan rakyat, lebih mementingkan diri sendiri. Waktu Thailand merosot, kita masih bisa mengatakan fundamental ekonomi kita kuat. Saya kesal waktu itu. Saya katakan, kita ini sakit, pejabatnya sakit, rakyatnya juga sakit.

Bagaimana rakyat tidak sakit? Di setiap jalan polisi ambil uang, dan semua orang melihat tapi diam. Itu kan suatu penghinaan terhadap aparat negara dan dilakukan oleh aparat negara itu sendiri, ditonton oleh rakyat dan rakyat mendiamkan.
Ia menyaksikan, ada seorang Dirjen pensiun. Dia tidak punya apa-apa. Malah banyak orang mengatakan, dia bodoh. Lima tahun jadi dirjen, tidak punya apa-apa. Orang jujur jadi dianggap bodoh. Sementara, ada pejabat eselon dua, punya rumah mentereng, punya mobil lima, dan anak-anaknya sekolah di luar negeri. Dia dibilang hebat. Maka, ia menyebut, semuanya sakit.

Ia juga pernah mengkritik Presiden Habibie tidak hemat. Sebab waktu masih menteri saja sudah beli jet pribadi seharga 35 juta dollar AS.

Karena itu dari awal, ia sudah mengatakan, salah satu kunci agar bangsa ini maju harus membangun aparat yang bersih dari korupsi dan kolusi. Untuk itu, ia menyarankan setiap pejabat harus me-reclear kekayaannya sebelum menjabat. Baik itu menteri atau gubenur, bupati, dan dirjen. Setelah menjabat juga harus melaporkan kekayaannya. Ketika itu, orang jadi ramai. Padahal, di luar negeri, itu hal yang biasa. Di Malaysia, biasa. Apalagi di Jepang. Maka ia sangat mendukung terbentuknya KPKPN.

Kontroversi terus mewarnai langkahnya dalam munas luar biasa Golkar Juli 1999 untuk pergantian pengurus. Ia bersama Sarwono, Try Sutrisno dan Edy Sudrajat dituduh sebagai Suhartois yang anti reformasi. Sementara Akbar Tanjung bersama Habibie, Feisal Tanjung dan Abdul Gafur adalah kaum anti Suharto yang pro reformasi. Buat orang yang paham, tuduhan itu memang mirip dagelan. Riwayat Siswono sendiri tak pernah menunjukkan sebagai Suhartois, apalagi anti-reformasi. Sementara Try Sutrisno yang berada satu kubu dengannya, setidaknya adalah wakil presiden hasil 'fait a ccompli' ABRI yang tidak menghendaki wapres pilihan Suharto, yaitu BJ Habibie.

Mungkin, begitulah politik, yang bagi sebagian orang kotor. Tapi Siswono yang sejak muda tak pernah jauh dari politik, tampaknya tak sempat kehilangan kepribadian. Ia masih bisa menulis puisi dan cerpen. Bahkan saat jadi menteri, ia ikut menulis buku Rumah untuk Rakyat. Sebelumnya, saat masih jadi pengusaha, dia tuangkan konsepnya perihal hubungan etnik Tionghoa dengan penduduk setempat dalam buku laris Warga Baru: Kasus Cina di Indonesia.

Setelah kerusuhan Mei 1998, buku yang terbit tahun 1985 itu, sempat jadi best-seller. Mengenai peristiwa 13 dan 14 Mei itu, ia tidak percaya kalau kerusuhan itu spontan. Ia percaya peristiwa itu sengaja disulut, dan reaksinya di luar dugaan, yang akhirnya menjadi spontan. Sulit ia membayangkan terjadi peristiwa yang sebegitu brutalnya, termasuk pemerkosaan dan penjarahan bisa terjadi secara spontan.
Kalau melihat peristiwa-peristiwa yang lalu, yang terjadi hanya perusakan dan pelemparan batu. Rasa-rasanya, itu batas spontan yang bisa diterima. Tapi, setiap kali kita melihat masalah Cina, selalu dikaitkan dengan huru-hara. Mulai dari Situbondo, Tasikmalaya, Solo, Pekalongan, Cirebon, Medan, selalu dikaitkan dengan huru-hara.

Tahun-tahun terakhir ini, juga harus diakui terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok nonpri (Untuk selanjutnya, disebut etnik Tionghoa, Red.) seperti Eddy Tanzil yang membobol bank sekian triliun. Sebelumnya juga ada Robby Tjahjadi, penyelundup mobil mewah yang tiba-tiba bisa jadi konglomerat. Lalu Direktur Bank BHS juga lari. Dan banyak lagi.

Jadi, masyarakat menggeneralisasi bahwa korupsi dan kolusi selalu ada Cina-nya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa banyak juga golongan Cina yang justru kritis dan membenci praktek-praktek korupsi dan kolusi, seperti Kwik Kian Gie dan Christianto Wibisono. Mereka sangat kritis. Tapi yang berkembang adalah stereotipe bahwa Cina jelek semua. Padahal, banyak juga pedagang Cina yang berkembang dengan wajar, dari bawah, hingga bisa menjadi pengusaha yang sukses.

Banyak pengusaha Tionghoa yang sukses, lalu membangun perumahan-perumahan di areal kumuh, seperti di Pluit sana. Konsentrasi yang mengumpul, sementara areal di luarnya adalah lingkungan kumuh, itu membahayakan secara sosial.
Ia selalu menganjurkan agar rekan-rekan Tionghoa itu jangan ngumpul di Pecinan atau yang seperti itulah. Enggartyasto Lukito misalnya, beli rumah di Cilandak, itu lebih sehat. Kalau konsep zaman Belanda dulu, memang penghunian dikelompokkan. Ada Kampung Jawa, Kampung Ambon, Kampung Arab, Pecinan, Kampung Bugis, dan lain-lain. Sekarang, di Kampung Ambon, banyak orang Sunda dan Padang. Orang Ambon menyebar ke mana-mana. Nah, harusnya Cina-Cina ini juga menyebar.